TERUNGKAP Luhut yang Bisiki Jokowi soal Perwira TNI Masuk Kementerian, Sebut 500 Kolonel Menganggur

0
14

Puri juga mengingatkan bahwa tanpa menempatkan perwira TNI di kementerian/lembaga, sebenarnya TNI ketika ini sudah secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan sipil.

“Tanpa TNI secara resmi masuk pos kementerian, mereka bisa bisa bikin MOU (dengan kementerian/lembaga). Mereka bisa cetak sawah, jadi penyuluh kesehatan, penyuluh KB, ikut sweeping buku. Padahal bukan aparat penegak hukum,” kata Puri.

Senada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik rencana menempatkan perwira TNI di sejumlah kementerian/lembaga.

Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arif Nur Fikri mengatakan, rencana penempatan perwira TNI di kementerian sudah jelas diatur diUU TNI Pasal 47 ayat 2.

Namun, jika penempatan terjadi di luar pasal tersebut, anggota TNI harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

“Kenapa skup kementriannya terbatas, karena hal ini terkait dengan kemampuan dan efektivitas keahlian dari anggota TNI tersebut,” kata Arif kepada Kompas.com, Jumat (8/2/2019).

“Jangan sampai efektivitas tersebut tidak ada dan hanya dijadikan tempat untuk menunggu waktu penempatan bagi para perwira yg diakhirnya nanti malah magabut (makan gaji buta),” tambah dia.

Dengan wacana merevisi UU TNI khususnya terkait dengan Pasal 47, Arif melihat ada yg salah dalam proses manajemen internal di Institusi TNI khususnya yg terkait dengan promosi dan kepangkatan.

Menurut dia, yg seharusnya dibenahi oleh institusi TNI adalah mengenai mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses promosi dan kenikan pangkat.

“Jangan orang yg tidak mampu atau memiliki latar belakang kasus pelanggaran HAM misalnya justru diangkat dan dipromosikan,” kata dia. Arif juga meyakini rencana ini bakal menghambat jenjang karier di kementerian/lembaga yg nanti bakal diisi oleh para perwira menegah dan tinggi TNI.